Mengapa banyak pengambil kebijakan walaupun menyadari
bahwa sektor pertanian adalah strategis tetapi kenyataannya (implementasinya)
tidak seperti yang diharapkan?
Pembangunan Perekonomian suatu negara tidak bisa terlepas
dari kontribusi sektor pertanian negara yang bersangkutan, dalam hal ini sektor
pertanian telah teruji memberikan kontribusi yang sangat besar diantaranya; a)
sektor pertanian menghasilkan pangan dan bahan baku untuk peningkatan sektor
industri dan jasa, b) sektor pertanian bisa menghasilkan atau menghemat devisa
yang berasal dari ekspor atau produk subsitusi impor, c) sektor pertanian
merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, d) transfer
surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan salah
satu sumber pertumbuhan ekonomi dan e) sektor pertanian mampu menyediakan modal
bagi pengembangan sektor-sektor lain. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa
sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan suatu bangsa.
Namun pada implementasi kebijakan-kebijakan di sektor
pertanian pada negara-negara berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan
karena pada negara berkembang pertumbuhan sektor pertanian terkendala dengan
pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sehingga berkurangnya lahan pertanian
yang produktif, menurunnya tingkat kesuburan lahan dan hilangnya kesempatan
untuk diversifikasi pendapatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah
lebih memihak pada masyarakat perkotaan seperti belanja sektor publik relatif
masih rendah, subsidi yang semakin besar terkait dengan menguatnya tuntunan
warga kota akan pangan murah dan penetapan pajak yang dianggap terlampau tinggi
dipertanian.
Untuk mengoptimal pembangunan pertanian pada
negara-negara berkembang, ada tiga tantangan utama, diantaranya; a) politik
ekonomi berbagai kebijakan pertanian guna menghindari bias kebijakan
pedesaan-perkotaan (Urban Biased Policy),
tingkat invetasi yang rendah (Under
Investment) dan salah investasi (Miss
Investment), b) memperkuat pemerintahan untuk mengimplementasikan
kebijakan-kebiajan pertanian, kebijakan makroekonomi, harga dan perdagangan
seharusnya tidak mendiskriminasi sektor pertanian, dan c) pemahaman yang kurang
terhadap dinamika pertanian dan pemerintah yang lemah seringkali menciptakan
persoalan ”agroskeptisme” sehingga dukungan pemerintah terhadap pertanian
berkurang.
